Bungribhan: ‘Kedepankan Asas Praduga Tidak Bersalah’

JELANG PILKADA SERENTAK 2015,

KEDEPANKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

*Ribhan Dwi Jayana, SH., MH

Pada Jumat pagi 10 Juli 2015, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, dia diduga melakukan korupsi anggaran bantuan sosial yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 29 miliar.

Untuk diketahui, Pemerintah dan DPR sepakat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak disepakati akan digelar pada Desember 2015 mendatang. Kesepakatan itu tercipta setelah pihak penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyanggupinya.

Amanat Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pilkada serentak digelar enam tahap dimulai pada 9 Desember 2015. Pelaksanaan Pilkada serentak ini dilakukan sebelum secara bertahap yang dilaksanakan pada 2027. Untuk tahap pertama akan dilaksanakan pada pemilihan 269 kepala daerah/wakil kepala daerah yang terdiri dari 9 pemilihan gubernur/wakil gubernur, 224 pemilihan bupati/wakil bupati, dan 36 pemilihan walikota/wakil walikota.

Dan Perlu diketahui bersama, sang Petahana Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh siap unjuk gigi mungkin untuk melanjutkan program-program yang telah dibuatnya dimasa jabatan periode pertama bersama H Suayatno.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, pada Senin 27 Juli 2015, sang Petahana Bupati Bengkalis ‘nekat’ mendaftarkan dirinya bersama pasangannya Riza Pahlevi di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bengkalis, meskipun dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri.

Secara hukum tidak ada persoalan, karena mengedepankan Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumtion Of Inno- Cent) , ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada penjelasan umum butir 3 ayat C dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penjelasan umum KUHAP butir 3 ayat C, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sedangkan penjelasan dalam UU Kehakiman, asas praduga tidak bersalah diatur dalam pasal 8 ayat 1, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Jadi, Status tersangka, tidak menghilangkan hak seseorang untuk bertarung pada pemilihan kepala daerah. Ini berdasarkan pada UU nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang undang.

Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti Profesor Andi Hamzah, beliau berpendapat, “Bahwa asas praduga tidak bersalah (Presumption Of Inno-Cent) tidak bisa diartikan secara letterlijk (apa yang tertulis). Menurutnya, kalau asas tersebut diartikan secara letterlijk, maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan dan Professor Andi berpandangan, Presumption Of Inno-Cent adalah hak-hak tersangka sebagai manusia diberikan. Hak hak yang dia maksud misalnya kawin dan cerai, ikut pemilihan dan sebagainya”.

Seseorang yang dinyatakan tersangka, tentunya belum memiliki kekuatan hukum tetap dan itu masih dalam penyelidikan.

Kasus ini terjadi bukan hanya di kabupaten Bengkalis Riau saja, di Luwu Utara, Luwu Timur, Tanah Toraja, dan Toraja Utara Bakal calon kepala daerahnya juga tersangka.

Untuk itu mari kita junjung tinggi asas praduga tidak bersalah (Presumption Of Inno-Cent) dan biarkan proses hukum berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia.

*Penulis: Ribhan Dwi Jayana, SH., MH alias Bungribhan (Alumni Strata Dua Universitas Trisakti)

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...