DPRD Riau Adakan Tiga Rapat Paripurna Sekaligus Dalam Satu Ruangan

Pekanbaru,Lantangriau.Com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau laksanakan tiga rapat paripurna sekaligus dan dalam satu ruangan yang sama yakni di Ruang Paripurna.Senin (25/7/16)

Adapun ketiganya yakni, Paripurna tentang jawaban pemerintah Provinsi Riau terhadap pandangan umum fraksi DPRD Provinsi Riau atas Ranperda tentang pertangungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015.

Paripurna penyampaian pandangan pemerintah atas Ranperda insiatif DPRD tentang penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan sekaligus pembentukan Panitia Khusus, Penyampaian laporan reses anggota DPRD Riau masa sidang I (Januari-April) masa sidang 2016 sekaligus penyerahan hasil reses.

Dalam sambutannya, Arsyadjuliandi Rachman, Gubernur Riau mengatakan, pada prinsipnya tanggapan dan masukan yang diberikan sangat diapresiasi dan merupakan bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah Provinsi Riau di masa yang akan datang.

Kemudian ia menjelaskan, setelah dilakukan inventarisasi dan verifikasi ulang oleh BPKAD Provinsi Riau terhadap aset tanah sejumlah 99 ruas jalan, ternyata hanya sebanyak 75 ruas jalan dan telah diakui oleh BPK RI.

Dari 75 ruas jalan tersebut, telah dilakukan inventarisasi sebanyak 30 ruas jalan pada tahun 2015 dan sisanya sebanyak 45 ruas jalan akan diselesaikan pada tahun 2016. Hal ini sekaligus menjawab pandangan umum dari Fraksi Golkar dan PPP.

PAripurna DPRD RiauTerhadap penganggaran yang bukan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Riau, telah diungkapkan dalam LHP BPK RI. Selanjutnya TAPD akan melakukan koordinasi dengan kepala SKPD terkait untuk mengevaluasi kembali kegiatan tersebut pada tahun 2016 yang bukan merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Riau. Tanggapan ini sekaligus menjawab pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan, PAN dan PPP.

Dalam pidato sambutannya, Gubri juga mengharapkan semua pihak melaksanakan peran masing-masing dengan optimal. Hal itu merupakan keniscayaan, agar pelaksanaan program pembangunan bisa berjalan lancar sesuai rencana dan hasilnya optimal untuk pelayanan dan kepentingan masyarakat.

“Saya berharap kepada dewan yang terhormat untuk terus melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil BPK RI. Kepada seluruh SKPD untuk melaksanakan intruksi gubernur Riau Nomor 04 tahun 2011 tentang percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI,” harapnya.

Berkaitan dengan penyampaian Ranperda tentang penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan, setelah dipelajari dan dikaji, baik dari segi substansi maupun muatan materi Ranperda tersebut maka ia menyampaikan beberapa pandangan yang berkaitan dengan itu.

Pandangan tersebut yakni, Raperda ini sebaiknya membedakan secara tegas, mana yang merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan mana yang merupakan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan.

“Harus ada rincian yang lebih detai mengenai perbedaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan fasilitasn pelayanan kesehatan, agar tidak muncul kesan penganggaran ganda,” harapnya.

Penyusunan Ranperda dan naskah akademik hendaknya mempedomani Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sehingga sistematika dan teknis penulisan serta pengelompokan pengaturan materi muatan Ranperda jelas dan tegas

Selanjutnya, Agar dikaji secara mendalam tentang kewenangan dalam perizinan karena BAB VIII Ranperda ini yang mengatur tentang perizinan belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit.

Untuk penyempurnaan legal drafting dan harmonisasi naskah Ranperda ini, kiranya dapat dilakukan pada kesempatan lain dalam proses pembahasan Ranperda ini selanjutnya.

Agenda paripurna terakhir, berhubung masih adanya agenda lain yang mesti dikerjakan anggota dewan, maka penyampaian hasil reses anggota dewan cukup dilakukan dengan penyerahan draf hasil reses kepada pemerintah Provinsi Riau.

Romi

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...