KAHMI ; Pemberhentian Archandra Tidak Menghilangkan Pelanggaran Konstitusi Oleh Presiden

Jakarta, lantangriau.com – Senior KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) Sujana Sulaeman angkat bicara soal pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan mendesak (Jokowi) untuk mundur secara terhormat.

Sujana mengatakan bahwa telah melakukan pelanggaran konstitusi yang bersifat fatal terkait pengangkatan Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM padahal yang bersangkutan memiliki dwikewarganegaraan (Indonesia dan Amerika Serikat).

Menurut Sujana Sulaeman, yang juga dikenal sebagai Presiden KAHMI Forever, dalam kasus Archandra Presiden Jokowi telah melanggar setidaknya dua undang-undang, yakni UU Kementerian dan UU Kewarganegaraan.

“Meski Archandra telah diberhentikan sebagai Menteri ESDM pada Senin (15/8) malam setelah mendapat banyak desakan dari berbagai kalangan, keputusan itu tidak menghapus pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi,” tegas Sujana Sulaeman, dalam percakapan di kantor Sayangi.Com, Senin malam.

Sujana berpendapat, dalam kasus pengangkatan Archandra yang melanggar konstitusi, Presiden Jokowi tidak bisa berkelit dengan melimpahkan kesalahan itu kepada diri Archandra atau orang yang mengusulkan nama Archandra kepada dirinya. Kesalahan itu mutlak ada di pundak Presiden sebagai kepala pemerintahan yang memiliki hak prerogatif mengangkat seseorang untuk menjadi menteri, dan telah dilengkapi oleh berbagai institusi kenegaraan untuk menseleksi setiap orang yang akan ia angkat sebagai pembantunya.

“Presiden Jokowi harus segera mundur secara terhormat sebelum dimakzulkan oleh MPR. Jika tidak, kami akan menggerakkan masyarakat untuk menggeruduk istana mendesak Jokowi agar mundur,” tegas Kang Jana, sapaan akrab Sujana Sulaeman.

Sujana juga mengingatkan, karena pengangkatan Archandra sebagai menteri ESDM adalah cacat hukum, maka semua keputusan yang telah ia buat juga harus batal demi hukum. Termasuk keputusan Archandra yang kabarnya telah mengeluarkan izin persetujuan bagi PT Freeport untuk mengekspor kondensat.

Pernyataan Sujana dipertegas oleh aktifis Senior Bursah Zarnubi yang juga merupakan anggota KAHMI Forever. Menurut Bursah, Indonesia adalah negara hukum. Bangsa ini tidak boleh memberikan toleransi terhadap pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden.

“Bisa hancur negara ini kalau Presidennya tidak taat terhadap undang-undang. Rakyat harus bergerak untuk mencabut mandat Jokowi sebagai Presiden,” tegas Bursah.

T2/sayangi.com

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...