Pemuda LIRA Kota Medan Minta KPK Tangkap Penyandang Dana Suap DPRD Sumut

Medan, Lantangriau.com-Lama tutup buku, Pemuda LIRA Kota Medan resah terhadap lanjutan kasus suap DPRD Sumut.

Pasalnya, penyandang dana suap DPRD Sumut masih belum juga ditangkap. Padahal, penerima dan pemberi dana suap tersebut sudah dijatuhkan hukuman yakni mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan 4 (empat) Anggota DPRD Sumut sudah dijerat hukuman.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pemuda LIRA Kota Medan Agung Angkat, SE turut angkat bicara.

Ia menyebutkan, KPK dan institusi penegak hukum lainnya haruslah bertindak cepat agar kasus mega skandal ini cepat selesai.

“Kita minta pada KPK dan para penegak hukum untuk segera selesaikan kasus ini, jangan didiamin. Karena saya khawatir hal ini dapat menjatuhkan kredibilitas KPK yang selama ini terbilang cukup baik dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia”, sebutnya.

Agung mengapresiasi kinerja KPK dan institusi penegak hukum lainnya terkait kasus suap DPRD Sumut dan kasus dana bansos. Akan tetapi ia menegaskan bahwa kasus ini belumlah tuntas mengingat belum dijeratnya aktor-aktor penyandang dana kasus ini “jadi KPK jangan setengah-setengah nuntaskannya”, ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Gatot sebagai tersangka pemberi suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019. Gatot diduga memberi hadiah atau janji kepada DPRD Sumut terkait sejumlah hal, yakni Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2012-2014, Persetujuan Pengubahan APBD 2013 dan 2014, Pengesahan APBD 2014 dan 2015, dan Penolakan Hak lnterpelasi DPRD tahun 2015.

Atas tindak pidana yang dilakukannya, Gatot disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Tak hanya Gatot, dalam kasus ini, KPK juga menetapkan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Sumut baik yang masih menjabat maupun yang telah berakhir masa jabatannya. Beberapa diantaranya, Ketua DPRD tahun 2009-2014, Saleh Bangun; Wakil Ketua DPRD 2009-2014, Chaidir Ritonga; anggota DPRD 2009-2014, Ajib Shah; Wakil Ketua DPRD 2009-2014, Kamaludin Harahap serta Wakil Ketua DPRD, Sigit Pramono Asri.

Kelima orang tersebut disangka telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan proses persidangan tersebut, Agung menilai KPK perlu kiranya bekerjasama dengan kejaksaan dalam mengembangkan fakta-fakta persidangan yang sudah dilaksanakan.

“Saya pikir perlu kiranya dilakukan pengembangan fakta-fakta persidangan yang ada untuk dijadikan pintu masuk dalam menemukan aktor penyandang dana suap tersebut”, paparnya.

Kepada wartawan, Agung juga menyebutkan, suap terhadap Anggota DPRD Sumut berasal dari Pemprovsu dengan memanfaatkan dana bansos pada pos APBD 2015. “Tidaklah mungkin Gatot mendapatkan uang milliaran tanpa ada melibatkan pihak lain dan tentu dalam hal ini disinyalir dana tersebut berasal dari kadis-kadis dengan menggunakan dana bansos”, terangnya. Kamis (13/4).

Agung meminta KPK dan institusi penegak hukum lainnya dapat menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya dan menangkap dengan segera para penyandang dana suap Anggota DPRD Sumut.

“Selaku warga negara yang baik kita menginginkan Sumut bersih, jangan biarkan para koruptor melanggang bebas di Sumut terutama para penyandang dana suap DPRD Sumut. DPRD Sumut itu Wakil Rakyat jadi janganlah di suap-suap. Kalau wakil kami (DPRD Sumut) di suap-suap, Pemuda LIRA Kota Medan akan berada di garis terdepan untuk menghalang itu”, ucapnya tegas.
(jagul abadi – kontributor sumut)

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...