Pilkada INHU Cacat Hukum???

Indragiri Hulu, Lantangriau.Com – Irwan Kurniawan mantan anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Indragiri hulu (INHU) Beberapa waktu lalu mengeluarkan pendapat yang sangat mengejutkan.

Dia mengatakan bahwa Muhammad Amin yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan KPU) Kabupaten Inhu, belum memenuhi syarat sebagai komisioner KPU Inhu. Hal ini dikawatirkan dapat membuat hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Inhu, yang akan digelar bulan Desember 2015 mendatang bakal cacat hukum.

Iwan Kurniawan kepada wartawan, Senin (6/7) menuturkan bahwa persyaratan yang tidak dipenuhi Muhammad Amin selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pencalonannya sebagai komisioner KPU Inhu pada tahun 2013, lalu adalah tidak melampirkan izin tertulis dari atasan, Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang setelah mendapat persetujuan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Muhammad Amin belum cukup lima tahun menjadi PNS, dia jadi CPNS saja tahun 2011, jadi dia tidak mungkin mendapat persetujuan Cuti di Luar Tanggungan Negara yang seharusnya menjadi persyaratan seorang PNS menjadi komisioner KPU,” ujarnya.

Menurut Iwan, ketentuan tersebut seharusnya dipenuhi Muhammad Amin selaku PNS ketika hendak mencalonkan diri menjadi komisioner KPU Inhu, jika tidak dipenuhi maka jabatan yang diemban Muhammad Amin selaku Ketua KPU Inhu, saat ini dapat dikatakan cacat hukum.

“Jika jabatannya selaku ketua KPU Inhu cacat hukum, artinya segala keputusan yang diambil juga cacat hukum, jadi dikawatirkan hasil pleno Pilkada Inhu nantinya juga bisa cacat hukum,” sebut Iwan.

Menyikapi persoalan ini, sambung Iwan, dia berharap kepada Pemkab Inhu dan KPU Provinsi Riau serta KPU pusat segera mengambil tindakan tegas, ini mengingat beberapa bulan lagi KPU Inhu akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah yang baru.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Inhu, Muhammad Amin dikonfirmasi wartawan menyebutkan bahwa selaku PNS Pemkab Inhu, ia telah mendapat persetujuan dari Bupati Inhu H Yopi Arianto dan KPU Provinsi Riau menjadi komisioner KPU Inhu.

Bahkan, kata Muhammad Amin, dia juga telah melakukan konsultasi dengan komisioner KPU pusat tentang statusnya sebagai PNS menjadi komisioner KPU Inhu. “Dalam undang undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelengga Pemilihan Umum pasal 11 jelas disebutkan bahwa mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan saat mendaftar sebagai calon, sedangkan saya sewaktu mencalon hanya sebagai staf di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Inhu dan tidak memegang jabatan,” ungkapnya.

Masih menurut Muhammad Amin, sebelum ikut menjadi calon komisioner KPU Inhu, dia telah mempersiapkan segala persyaratan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari. Dengan adanya kelengkapan tersebut sehingga Panitia Seleksi komisioner KPU Inhu meluluskannya dan tidak menjadi permasalahan di internal KPU Provinsi Riau maupun KPU Pusat.

Sumber : KabarInhu.com
Romi

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...