Pilkada Serentak dan Situasi Sulit Yang Semakin Mengancam

Pilkada Serentak dan Situasi Sulit Yang Semakin Mengancam

Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangan sistem demokrasi yang telah dijalankan selama republik ini berdiri. Akhir tahun 2015 tepatnya tanggal 9 Desember pilkada serentak akan dilaksanakan disebagian besar wilayah Indonesia. Dari data yang telah dirilis KPU RI saja sampai sudah tercatat total sebanyak 821 pasangan calon kepala daerah. Sebanyak 667 diantaranya diisi oleh calon kepala daerah yang diusung oleh partai, dan sisanya diusung melalui jalur independen.

KPU dengan segenap jajarannya mulai dari pusat hingga daerah memang diharapkan mampu secara profesional menyelenggarakan prosesi tersebut. KPU sebagai penyelenggara pesta rakyat yang tersebar dihampir seluruh wilayah dari sabang hingga merauke harus mampu menghindari konflik of interest, karena jika tidak akan menciptakan peluang bagi terganggunya penyelenggaraan pilkada serentak yang aman dan damai seperti yang diharapkan.

Pilkada serentak yang sebentar lagi diselenggarakan merupakan pesta besar yang diikuti oleh jutaan rakyat dengan berbagai macam suku adat dan budaya, jika sedikit saja tampak cacat dan bermasalah, peluang ini akan menjadi penyebab kekisruhan yang menyebar dengan sangat cepat kemana mana, mengingat KPU sebagai penyelenggara pesta rakyat serentak di 9 Desember 2015 baru akan menggoreskan sejarah demokrasi pilkada serentak untuk pertama kalinya. Sudah barang tentu pengalaman pertama yang di miliki KPU dalam penyelenggaraan ini akan menjadi kekurangan yang bisa menjadi potensi terselenggaranya pilkada serentak yang baik. Jika hal tersebut benar terjadi, maka bukan tidak mungkin menjadi penyebab terganggunya stabilitas dan keamanan nasional, mengingat potensi konflik horizontal yang selalu timbul disebabkan oleh pilkada yang selama ini telah dilalui.

Stabilitas nasional yang terancam ini yang kemudian harus mendapat prioritas perhatian bagi semua pihak. Gangguan stabilitas dan keamanan nasional akan sangat mengancam gangguan ekonomi Indonesia yang sangat serius. Pasalnya, gonjang ganjing situasi pilitik nasional hari ini saja sudah bisa dirasakan dampaknya terhadap ekonomi nasional, apalagi jika situasi ini ditambah lagi dengan kekisruhan dan pertikaian horizontal diberbagai daerah di indonesia. Akan tidak terbayangkan situasi yang akan terjadi terhadap situasi ekonomi politik nasional.

Hari ini saja fakta menunjukkan bahwa, situasi politik nasional mulai dari kisruh partai politik yang disebabkan dualisme kepemimpinan belum menunjukkan jalan penyelesaian. Belum lagi situasi gontok-gontok an antar sesama lembaga penegak hukum yang masih sangat kentara bisa dirasakan. Beberapa situasi tersebut adalah beberapa penyebab dari sekian penyebab terus melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang terus terkoreksi dari target pemerintah sudah mulai bisa dirasakan dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Bagaimana tidak, harga komoditas pertanian dan perkebunan terjun bebas ke level terendah dalam 2 tahun terakhir. Kondisi tersebut bisa dijadikan indikator ekonomi nasional yang terus memburuk, belum lagi berbicara stock pangan nasional yang terus menjadi perdebatan.

Beranjak dari kondisi kondisi yang ada, patut kiranya kita merasa kawatir tentang ancaman situasi sulit yang akan melanda perekonomian nasional. Krisis ekonomi tahun 1998 kiranya mampu menjadi pelajaran yang berharga, ditengah situasi mengerikan yang sedang dirasakan oleh negara negara di kawasan eropa maupun amerika latin yang sedang mengalami kebangkrutan.

Menjelang pelaksanaan pilkada serentak, semoga rakyat Indonesia mampu menahan diri dan tidak mudah diadu domba oleh golongan tertentu, disaat potensi konflik besar yang sedang mengancam. Harapan besar itu menjadi penentu bagi keberlangsungan masa depan Indonesia.

Setiawan, S.Si (Ketua Bidang OKK BPD HIPMI Riau)

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...