Pijar Melayu: Tinjau Ulang SK Nomor 878/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Riau

Pekanbaru,Lantangriau.com- Rencangan tata ruang wilayah provinsi Riau hingga saat ini belum juga rampung. Hal ini tentunya akan berkibat tak baik untuk pembangunan provinsi riau.

Harusnya dihari ulang tahun provinsi riau yang jatuh pada tanggal 9 agustus ini mendapat kado istimewa dengan sudah rampungnya RTRW.

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Rocky Ramadani, SP selaku direktur eksekutif Pijar Melayu.

“Pembahasan RTRW Provinsi Riau ini harus benar benar dilakukan pemetaan yang teliti karena banyak desa desa di provinsi Riau ini yang masuk kawasan hutan. Penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 878/Menhut-II/2014 oleh mantan Menteri kehutanan yang sekarang menjabat Ketua MPR RI Dr. Zulkifli Hasan, SE., M.M tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau telah  melukai rasa keadilan masyarakat Riau” ungkap Rocky kepada wartawan. Senin (8/8/1 6)

Rocky juga mengatakan bahwa persoalan tidak rampungnya Rencana Tata Ruang Wilayah ini akibat tidak dilakukan pemetaan secara teliti sehingga banyak desa yang dari dulu sudah ditempati oleh masyarakat di masukkan kedalam kawasan hutan. Seperti Di Desa Pasar Baru Pangean Kabupaten Kuansing. Desa Gunung Saihilan Dikampar, Desa Kabun Di Rohul  dan banyak lagi desa desa lain.

“Saya meminta kepada Gubernur Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau mendesak Menteri Kehutanan Untuk melakukan peninjauan kembali SK Nomor 878/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan Riau. Karena akan berdampak buruk bagi masyarakat riau. Desa desa yang masuk kawasan hutan harus dikeluarkan dan dijadikan kawasan tidak hutan sehingga masyarakat yang sudah mendiami desa tersebut dari semenjak nenek moyangnya akan tetap bisa menempatinya. Selain itu kawasan industri yang masuk kawasan hutan juga harus di tinjau kembali. Seperti Kawasan Industri Tenayan (KIT) di Kecamatan Tenayan Raya dan Kawasan kawasan industri di daerah lainnya” tegasnya

 

“.Konflik konflik agraria yang terjadi di beberapa daerah di Riau seperti yang terjadi di Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Indragiri Hulu, semuanya berawal dari lahan hutan yang selama ini dimiliki oleh masyarakat, tapi diberikan izin pengelolaannya kepada perusahaan. Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan fakta dilapangan yang memberikan dampak yang baik bagi masyarakat maka pijar melayu akan berada di garda terdepan untuk melawan kebijakan yang tidak bermoral” ungkap Rocky seraya mengakhiri percakapan.

Rls/t 2

 

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...